MAKASSAR — Dugaan praktik penipuan dengan modus menawarkan pinjaman melalui nama “Koperasi Merah Putih kembali menjadi perhatian. Modus yang diduga digunakan adalah meminta calon nasabah terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang dengan dalih simpanan pokok, biaya administrasi, tanda keseriusan, atau persyaratan pencairan pinjaman. 26.08.2026
Dalam kasus yang menjadi sorotan, terdapat bukti transaksi transfer sebesar Rp110.000 pada 6 Agustus 2026 sekitar pukul 15.08 WITA melalui layanan BRI. Pada bukti transaksi tersebut tercantum nama pengirim Andi Nirwana,
sedangkan rekening tujuan tercantum atas nama Angga Prayoga. Transaksi dinyatakan berstatus “Sukses”.
Bukti transfer tersebut menjadi salah satu bahan yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengungkap apakah benar terdapat praktik penghimpunan uang dari calon peminjam dengan
mengatasnamakan atau menggunakan narasi Koperasi Merah Putih.
Modus seperti ini patut diwaspadai. Calon korban biasanya ditawarkan pinjaman dengan proses mudah,
persyaratan sederhana, bahkan dijanjikan pencairan dalam waktu singkat. Setelah korban menyatakan berminat, pelaku kemudian meminta pembayaran terlebih dahulu dengan berbagai alasan, mulai dari simpanan pokok, biaya administrasi, biaya pembukaan rekening, biaya verifikasi, biaya pencairan hingga alasan “tanda keseriusan”.
Persoalan menjadi serius apabila setelah uang ditransfer, pinjaman yang dijanjikan tidak kunjung cair. Korban kemudian dapat kembali diminta membayar dengan alasan tambahan, sementara pihak yang menawarkan pinjaman sulit dihubungi atau terus memberikan alasan baru.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah: kepada siapa sebenarnya uang Rp110.000 tersebut ditransfer, untuk kepentingan apa, dan apakah penerima dana tersebut benar-benar memiliki hubungan resmi dengan koperasi yang menawarkan pinjaman?
Apabila benar uang calon nasabah diminta sebagai syarat pencairan pinjaman, maka mekanisme tersebut perlu diperiksa secara serius oleh pihak berwenang. Terlebih apabila penggunaan nama lembaga resmi dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa hubungan kelembagaan yang dapat dibuktikan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa nama “Koperasi Merah Putih” tidak boleh serta-merta dijadikan jaminan bahwa setiap pihak yang menggunakannya benar-benar merupakan pengurus atau petugas resmi. Identitas badan hukum, alamat kantor, legalitas koperasi, rekening penerima pembayaran, serta mekanisme pinjaman harus diverifikasi terlebih dahulu.
Bukti transaksi memang dapat menjadi petunjuk awal, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan siapa pelaku atau memastikan telah terjadi tindak pidana. Karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak yang menawarkan pinjaman, nomor rekening penerima, komunikasi dengan calon nasabah, dokumen persyaratan, serta aliran dana.
Jika masyarakat menemukan pola serupa, jangan terburu-buru melakukan transfer sebelum seluruh legalitas dan identitas pihak pemberi pinjaman benar-benar terverifikasi. Simpan seluruh bukti transfer, percakapan WhatsApp, nomor telepon, tautan atau akun media sosial, dokumen pengajuan, dan bukti lainnya karena dapat menjadi bahan penting apabila laporan resmi dibuat.
Jangan sampai janji pinjaman menjadi pintu masuk kerugian. Tawaran pencairan cepat tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap permintaan pembayaran di muka.
Kasus ini patut menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pihak terkait agar dapat ditelusuri secara transparan. Jika memang ditemukan unsur penipuan atau penyalahgunaan nama lembaga, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun apabila ternyata transaksi tersebut memiliki dasar yang sah, pihak yang bersangkutan juga berhak memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukungnya.
Kunci persoalannya sederhana: uang sudah ditransfer, lalu siapa penerimanya, atas dasar apa uang tersebut diminta, dan apakah pinjaman yang dijanjikan benar-benar direalisasikan?